Bayar Iuran Bulanan Aman Tidak Digusur Satpol PP Surabaya

Surabaya PostKota - Penggusuran Satuan Polisi Pamong Praja Pusat (Satpol-PP) Surabaya Tebang pilih, dikawasan sepanjang jalan Kapas Krampung sangat tidak sesuai dengan peraturan daerah (Perda). Sangat disesalkan oleh pedagang kaki lima yang merasakan dampak ketidak adilan yang dilakukakan Satpol-PP Surabaya.Rabu, (8/6/2016).

Pada saat penggusuran pada malam hari para pedagang sisi kiri jalan di suruh untuk membongkar dan disterilkan, sedangkan sisi kanan tidak disentuh sama sekali, dalam kejadian ini ada indikasi pembeckupan atau membayar upeti ke Satpol-PP kecamatan Tambak Sari maupun di Pusat.

Kuat dugaan para pedagang sisi kiri tidak membayar upeti, sedangkan sisi kanan tidak membayar upeti. Seperti yang di ungkapkan oleh Dadang salah satu pemilik kios yang terkena dampak penggusuran.

" Iya mas benar PKL sisi kanan tidak digusur dikarenakan membayar upeti di Satpol-PP kecamatan Tambak Sari dan Satpol-PP Pusat Surabaya, ini dibuktikan bahwa pembayaran tidak merata akibatnya jelas sisi kanan tidak digusur walaupun membikin macet bahu jalan. Sedangkan sisi kiri tidak membayar upeti, itu artinya perda tidak berlaku yang berlaku uang).Kata Dadang salah satu PKL dan koorlap Bonex.

Dalam kasus ini pentingnya keadilan bagi penegak perda yaitu satpol-pp agar lebih menerapkan keadilan, juga diperkuat oleh pengakuan salah satu anggota satpol-pp (imron) bahwa perintah penggusuran sisi kiri jalan diperintah langsung oleh Irvan ketua Satpol-PP Pusat, sedangkan sisi kanan tidak diperintahkan tidak digusur.

" ini perintah mas langsung dari bapak yaitu pak Irvan pimpinan pusat agar di sisi kiri di sterilkan sedangkan yang sisi kanan tidak boleh digusur, itu sesuai perintah pimpinan pusat, sebab kecamatan tambak sari membayar khas kantorSatpol-PP Pusat" kata Imron selaku anggota satpol-pp pusat.

Sangat disesalkan kejadian ini dipengaruhi oleh tidak meratanya upati yang masuk di Satpol-PP kecamatan tambak sari maupun Satpol-PP Pusat Surabaya.(rzl/can/rif).